JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan kesiapan untuk mengikuti rencana pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2028, sebagaimana yang telah direncanakan oleh pemerintah.
Menurutnya, saat ini semua keputusan terkait IKN berada di tangan pemerintah, dan DPR RI akan mengikuti segala keputusan yang diambil terkait hal tersebut.
“Sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan,” kata Puan, Selasa (10/12/2024).
Puan Maharani menyatakan bahwa DPR siap mempersiapkan gedung untuk beroperasi di IKN, meninggalkan Jakarta yang kini berstatus sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
“Ya kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur setelah ibu kota baru tersebut siap menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik, yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2028.
“Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ujar Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Selasa.
Hal ini disampaikan oleh Hasan sebagai tanggapan mengenai kepastian waktu Presiden Prabowo Subianto akan memulai kegiatan pemerintahan di IKN.
